Dasar hukum yang mendasari keberadaan dan pelaksanaan tugas BPK Payakumbuh berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan bagi BPK Payakumbuh:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pasal 23E UUD 1945 menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi eksistensi BPK sebagai lembaga negara yang independen dan berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan, tugas, dan wewenang BPK, termasuk di dalamnya pembentukan perwakilan di daerah, seperti BPK Payakumbuh. BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan efisien.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas BPK dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah dan memastikan pengelolaan anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan anggaran dan belanja negara, yang wajib diawasi oleh BPK. BPK Payakumbuh memeriksa apakah pengelolaan anggaran di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam perundang-undangan ini.
5. Peraturan BPK (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan)
- BPK memiliki berbagai peraturan internal yang mengatur pelaksanaan tugas pemeriksaan, termasuk standar pemeriksaan keuangan, mekanisme penyusunan laporan hasil pemeriksaan, serta pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
6. Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden
- Beberapa peraturan pemerintah dan keputusan presiden juga mengatur tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugas BPK, baik dalam pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah (Perda)
- Pemerintah daerah di Payakumbuh memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. BPK Payakumbuh bertugas untuk memeriksa apakah pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
Kesimpulan:
Dasar hukum BPK Payakumbuh terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan daerah. BPK Payakumbuh bertugas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di wilayah Payakumbuh.