Evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu contoh evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah adalah Studi Kasus Kota Payakumbuh.
Menurut Dr. Yulianita, seorang pakar keuangan daerah, “Evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan aset negara dan mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi.” Hal ini sejalan dengan pendapat yang sama dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menyebutkan bahwa evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah adalah salah satu langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
Dalam Studi Kasus Kota Payakumbuh, terdapat beberapa temuan yang menarik terkait dengan pengelolaan aset pemerintah daerah. Salah satunya adalah temuan bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset berupa kurangnya dokumentasi yang rapi dan kurangnya pemantauan terhadap aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah guna memastikan aset negara dapat dikelola dengan baik dan efisien.
Dalam konteks ini, Bapak Walikota Payakumbuh, Irwan Prayitno, mengatakan bahwa “Evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah adalah salah satu langkah penting dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan negara.” Beliau juga menegaskan pentingnya peran BPK dalam melakukan evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah guna mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
Sebagai kesimpulan, evaluasi kinerja audit pengelolaan aset pemerintah daerah seperti yang dilakukan dalam Studi Kasus Kota Payakumbuh merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya evaluasi kinerja audit yang dilakukan secara berkala, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mengelola aset negara dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.