Strategi pencegahan penyimpangan dana publik di Payakumbuh menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah setempat. Hal ini dikarenakan adanya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana yang terjadi di beberapa instansi pemerintah di kota tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang efektif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dana publik di Payakumbuh.
Menurut Bupati Payakumbuh, strategi pencegahan penyimpangan dana publik harus menjadi prioritas utama bagi setiap instansi pemerintah. “Kita harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat serta mengoptimalkan transparansi pengelolaan dana publik agar tidak terjadi penyelewengan,” ujar Bupati.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana publik di Payakumbuh. Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar tata kelola keuangan publik, Dr. Ahmad Subagyo, yang menyatakan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam mencegah penyimpangan dana publik. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah memantau penggunaan dana publik dan mengawasi setiap pengeluaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah,” ungkap Dr. Ahmad.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam pencegahan penyimpangan dana publik di Payakumbuh. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, instansi pemerintah dapat memantau setiap transaksi keuangan secara real-time dan mendeteksi adanya potensi penyimpangan dana dengan lebih cepat.
Dalam upaya pencegahan penyimpangan dana publik di Payakumbuh, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas keuangan sangat diperlukan. “Kita harus bersinergi dalam menjaga keuangan publik agar tidak terjadi kerugian yang merugikan masyarakat,” kata Ketua DPRD Payakumbuh.
Dengan menerapkan strategi pencegahan penyimpangan dana publik yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, diharapkan kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana di Payakumbuh dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat meningkat.