Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Walikota Payakumbuh, sektor pengawasan APBD merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan efektif.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Walikota Payakumbuh.
Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi penggunaan dana APBD. Menurut Kepala BPKP Payakumbuh, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran APBD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan APBD di Kota Payakumbuh. Dengan adanya peran yang kuat dari BPKP, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana APBD,” ujar Kepala BPKP Payakumbuh.
Selain itu, pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan APBD, seperti dengan melakukan rapat terbuka untuk membahas penggunaan dana APBD. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara langsung bagaimana dana APBD digunakan.
Menurut Pakar Keuangan Publik, transparansi dalam pengelolaan dana publik merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara adil dan efisien,” ujar Pakar Keuangan Publik.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Kota Payakumbuh, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah Kota Payakumbuh dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.